Terima Aduan Masyarakat Terkait Jimly, Pimpinan DPD Serahkan ke BK untuk Tindaklanjuti

Sel, 31 Okt 2023 03:21:04am Dilihat 342 kali author Wismo
IMG-20231030-WA0115
[Sassy_Social_Share]

 

Terima Aduan Masyarakat Terkait Jimly, Pimpinan DPD Serahkan ke BK untuk Tindaklanjuti

Platmerag.net,Jakarta – Adanya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Prof Jimly Asshiddiqie menjadi salah satu materi pembahasan dalam Rapat Pimpinan DPD RI, Senin (30/10/2023).

Hadir dalam rapat tersebut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamudin.

Seperti diiketahui Jimly Asshiddiqie menjadi salah seorang dari tiga nama yang telah dilantik sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menjelaskan pimpinan DPD RI menyerahkan persoalan tersebut ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI untuk menindaklanjuti.

“Memang ada laporan dari masyarakat karena Prof Jimly dianggap merangkap jabatan. Saat ini beliau masih sebagai anggota DPD RI, namun menerima tugas sebagai Ketua MKMK. Pimpinan DPD RI mendelegasikan hal ini ke Badan Kehormatan (BK) agar difollow up dan dipelajari,” ucap Sultan Baktiar Najamudin.

Dijelaskan oleh Sultan, BK DPD RI akan melihat secara obyektif aturan perundangan apa yang dilanggar dalam aduan tersebut. Apakah UU MD3, seperti tertera di Pasal 302 yang menyatakan anggota DPD RI dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya dan hakim pada badan peradilan. Atau ada aturan lainnya, termasuk Tatib dan hak keuangan yang bersumber dari APBN. “Itu ranah dan tugas BK untuk menelaah pengaduan masyarakat, bukan ranah pimpinan,”ujarnya.

Diketahui warga masyarakat bernama Tommy Diansyah, SAG mengirimkan surat kepada pimpinan DPD RI. Isinya menyampaikan pengaduan terhadap Prof Jimly Asshiddiqie, anggota DPD RI wakil Provinsi DKI Jakarta yang juga diangkat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sehingga disinyalir ada unsur rangkap jabatan dan duplikasi gaji dari sumber yang sama, APBN, yang juga dilarang.

Rapim DPD RI juga membahas tentang sikap dan dukungan anggota DPD RI terhadap capres dalam kontestasi Pilpres. Diungkapkan Sultan, selama tidak membawa nama lembaga, atau bersifat pribadi sebagai warga negara, dipersilakan.

“Hal ini juga akan menjadi materi kajian di BK DPD RI, tentang batasan dengan mengacu kepada perundangan dan tatib lembaga,” imbuh Senator asal Bengkulu tersebut. (*)

News Feed

Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali Ajak KNPI Satukan Langkah Bangun Kabupaten Muara Enim

Sen, 27 Mei 2024 03:47:46pm

Platmerah.Net I MUARA ENIM (SUMSEL) - Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim H Ahmad Rizali mengajak Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Muara...

UPT Rusunawa, Cilangkap, Depok Gelar Pemilihan Ketua UMKM

Sen, 27 Mei 2024 01:07:18pm

UPT Rusunawa, Cilangkap, Depok Gelar Pemilihan Ketua UMKM   Platmerah.Net,Depok-–Guna menggali potensi warga rusunawa Kelurahan Cilangkap...

Rotasi Besar-Besaran Di Kejaksaan Agung Republik Indonesia Untuk Pejabat Eselon II dan Eselon III

Sab, 25 Mei 2024 06:18:37pm

Rotasi Besar-Besaran Di Kejaksaan Agung Republik Indonesia Untuk Pejabat Eselon II dan Eselon III Platmerah.Net,Jakarta- Jaksa Agung ST Burhanuddin...

Warga Pondok Jaya, Cipayung Depok, Dukung Supian Suri Menjadi Walikota

Jum, 24 Mei 2024 06:26:19pm

Warga Pondok Jaya, Cipayung Depok, Dukung Supian Suri Menjadi Walikota Platmerah.Net,Depok- Kembali dukungan datang dari masya rakat Kota Depok...

Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali Tinjau Warga Terdampak Banjir akibat Luapan Sungai Enim di Tanjung Enim

Kam, 23 Mei 2024 08:58:32pm

Platmerah.Net I TANJUNG ENIM (SUMSEL) - Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap ribuan warga masyarakat dibeberapa desa dalam Kecamatan Lawang Kidul...

Baca Juga

Berita Terbaru

International

Fokus

Visitor

  • Visitor Today : 16
  • Visit Today : 33
  • Visitors Total : 77754
  • Visit Total : 144372