PLATMERAH || Medan || GPII Sumut minta Gubernur Evaluasi kinerja bahkan kalau perlu Ganti PLT Kadis Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut ketika geruduk kantor DKP di Jalan Sei Batu Gingging, Jum’at (14/04/2023).

Diduga karena bermain mata dengan para pengusaha pemilik kapal trawl yang bebas beroperasi di wilayah laut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provsu. Belum lagi persoalan perizinan, Yang besar dugaan syarat manipulatif.

Menurut Ketua Koordinator Aksi Lapangan (korlap) Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Sumut Iskandar Mubin Dongoran, S.Sos mengatakan

“Kita negara Hukum, Dengan ribuan Aparatur penegak hukumnya, Tapi kenapa ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh segelintir orang untuk keperluan pribadinya dengan merugikan Alam kita, merugikan rakyat kecil kita termasuk Nelayan kecil yang melaut, kami rasakan sangat miris” tegas Iskandar.

Astrada Mulia S.Sos Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia Sumatera Utara dalam wawancara dengan media ini mengatakan

“Kapal – kapal terlarang itu bebas berkeliaran, dengan Meraup keuntungan yang besar dengan menggunakan alat tangkap yang sudah jelas dilarang oleh negara, Itu musuh negara harus ditangkap” beber Astrada.

Dalam orasinya Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia Sumut Astrada Mulia S.sos dengan tegas mengatakan

“Mohon tindak lanjut aparat penegak hukum, kepada Kapolda sumut dalam hal ini tolong penindakan di lapangan ada POL Airud, tidak hanya itu ada juga TNI AL dan badan Negara lainnya yaitu Bakamla kenapa Semua diam??
Ini menjadi pertanyaan besar kita. Kata ketua GPII sumut bung Astrada Mulia.

Setelah Sekian lama orasi, hampir dua jam baru Kepala Bidang yang menangani bidang kelautan dan perikanan Jenny Masniari tersebut ditanggapi olehnya.

Beliau berjanji tanggal 27 April 2023 akan diadakan rapat dan diskusi dari semua kalangan untuk membahas tentang tuntutan aksi tersebut.

Setelah mendengarkan opsi dari Kabid Kelautan dan Perikanan, tanggapan Astrada S.Sos “Kita tunggu janji beliau untuk dapat menegakkan kebijakan yang representatif nya untuk kepentingan masyarakat nelayan kecil, bukan hanya golongan tertentu” katanya Astrada Mulia S.Sos.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Korps Mahasiswa Sumut Muhammad Ihsan yang mengatakan

“Jawaban dari Kabid DKP Sumut, Jenny Masniari terkesan sangat Normatif begtu begtu saja, maka kita minta beliau itu untuk kasih kepastian, Karena ibu kabid punya tanggung jawab moral yang sangat besar terhadap keberlangsungan Alam laut kita di sumut sampai anak cucu” dengan nada kecewa Muhammad Ihsan ungkapkan pendapat nya.

Kemudian Korlap Aksi Iskandar Mubin Dongoran S.Sos mengatakan

“Bagaimana Indonesia mau maju, dan sumut bermartabat kalau masih banyak pejabat tidak punya Integritas. Seperti PLT Dinas DKP (Kelautan dan Perikanan) Mulyadi Simatupang, tadi kabarnya juga beliau juga masih memimpin Di Disperindag sumut dan juga di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) beliau juga sebagai manager Psms medan. Banyak kali yang diurusnya, yang 1 saja belum rapi” pungkas Kordinator Aksi Iskandar Mubin Dongoran S.Sos

GPII Sumut bingung dan heran Harusnya ini menjadi perhatian serius, Ada apa Mulyadi Simatupang ini Banyak dikasih jabatan strategis, ujar Astrada Mulia heran akhiri orasinya. (Septian Hernanto)