Cak Imin Diperiksa KPK, Ketua DPD RI : Justru Biar Terang Benderang

Jum, 8 Sep 2023 04:31:42pm Dilihat 310 kali author lili purwakarta
IMG-20230908-WA0101
[Sassy_Social_Share]

JAKARTA – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberi apresiasi kepada Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar yang datang memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) tahun 2012.

“Permintaan keterangan saksi kan memang bagian dari proses penanganan perkara. Justru itu biar terang benderang, makanya seperti dikatakan Cak Imin kemarin kan, dia datang untuk membantu penyidik dengan memberi keterangan yang dia ketahui, jadi gak perlu dipolitisir,” ungkap LaNyalla, Jumat (8/9/2023).

Ketua DPD RI meminta semua pihak menghormati kerja penyidik dan proses hukum yang memang harus ditempuh, yaitu permintaan keterangan, atau pemeriksaan saksi-saksi. Dia juga berharap tidak perlu dibangun opini lain, termasuk dijadikan bahan bakar isu politik, meskipun itu juga biasa terjadi, apalagi di tahun politik.

“Karena kita harus jernih melihat. Perkara tersebut dilidik dan disidik jauh sebelum Cak Imin deklarasi Cawapres bersama Anies Baswedan. Jadi proses pemeriksaan perkara tersebut sudah berproses jauh sebelum deklarasi. Sementara penyidik harus mendapatkan keterangan dari pejabat dalam perkara tersebut. Kebetulan menterinya saat itu Cak Imin,” urai LaNyalla.

Dijelaskan LaNyalla, sebagai lembaga anti rasuah, KPK melalui para penyidiknya perlu meminta keterangan saksi. Dimana hal itu telah diatur dalam undang-undang.

“Keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh seseorang berdasarkan yang ia ketahui, ia dengar, ia lihat, dan atau yang mengalami sendiri tentang suatu peristiwa pidana yang terjadi,” tuturnya.

Karena itu LaNyalla juga menyesalkan pernyataan sejumlah mantan komisioner KPK yang seolah ikut membangun opini lain dalam pemanggilan mantan Menakertrans tersebut. “Mereka kan paling tahu, kalau tim penyidik KPK pasti membutuhkan keterangan pejabat dalam perkara itu,” pungkasnya.

Oleh karena itu, LaNyalla berharap KPK bekerja profesional sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. KPK, kata LaNyalla, juga wajib berpedoman pada asas-asas hukum acara pidana dan menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Dan harus memberikan informasi yang utuh kepada publik.

 

News Feed

Halal bi Halal DPC PKB Sékaligus Konsolidasi Penjaringan Bakal Calon Wali-Wakil Walikota Depok

Sel, 23 Apr 2024 09:38:28am

Halal bi Halal DPC PKB Sékaligus Konsolidasi Penjaringan Bakal Calon Wali-Wakil Walikota Depok Platmetah.net,Depok- Partai Kebangkitan Bangsa...

Ketua MK Suhartoyo Menolak Permohonan  Ganjar-Mahfud, Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

Sen, 22 Apr 2024 07:05:12pm

Ketua MK Suhartoyo Menolak Permohonan  Ganjar-Mahfud, Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Platmerah.net,Jakarta-Mahka mah Konstitusi (MK) ...

MK menolak permohonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin)

Sen, 22 Apr 2024 06:19:12pm

MK menolak permohonan Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) Platmerah.net,Jakarta- MK menolak permohonan seng. keta hasil Pemilihan...

Lapangan Becek  dan Sepi Pengunjung Mewarnai Lebaran Kukusan Beji Depok

Sab, 20 Apr 2024 05:15:24pm

Lapangan Becek  dan Sepi Pengunjung Mewarnai Lebaran Kukusan Beji Depok Platmerah.net,Depok-Lebaran Kukusan merupakan tradisi  warga masyarakat...

Koalisi 6 Partai Politik Semakin Solid Usung Kandidat Wali-Wakil Walikota Depok

Sab, 20 Apr 2024 04:08:30pm

    Ketua DPD Par tai Collar Depok Farabi     Koalisi 6 Partai Politik Semakin Solid Usung Kandidat Wali-Wakil Walikota...

Baca Juga

Berita Terbaru

International

Fokus

Visitor

  • Visitor Today : 21
  • Visit Today : 31
  • Visitors Total : 76450
  • Visit Total : 142242