Keluhkan Data Pertanian Tidak Akurat, Presiden Jokowi Bingung Putuskan Kebijakan.

Sen, 15 Mei 2023 12:53:58pm Dilihat 397 kali author Rintos Sastro Sinambela
IMG_20230515_125148
[Sassy_Social_Share]

PLATMERAH || Jakarta || Presiden Joko Widodo keluhkan data pertanian di Indonesia. Padahal, untuk membuat kebijakan pertanian yang tepat akurasi data menjadi kebutuhan utama pemerintah.

Dia pun membeberkan betapa tidak akuratnya data pertanian di Indonesia.

Hal itu paling jelas terlihat pada program pupuk subsidi,  padahal pemerintah sudah menentukan kuota pupuk subsidi sebanyak 9 juta ton.

Penentuan jumlah subsidi sebanyak itu dilakukan berdasarkan data petani yang membutuhkan pupuk subsidi. Namun nyatanya di lapangan masih banyak sekali keluhan petani tak mendapatkan pupuk subsidi.

“Akurasi kebijakan itu butuh akurasi data. Kalau sudah diputuskan pupuk subsidi, katakanlah 9 juta ton, itu kan dari data memutuskan itu. Tapi, di lapangan masih banyak yang petani teriak, ‘Pak pupuk ndak ada pak’,” kata Jokowi saat membuka pencanangan Sensus Pertanian 2023 yang disiarkan virtual, Senin (15/5/2023).

Jokowi mengungkapkan penyebab pupuk subsidi tak sampai ke petani sebetulnya banyak, bisa saja pasokannya berkurang atau distribusinya tidak benar.

Namun, bisa jadi juga terjadi karena data penggunanya kurang tepat. Misalnya saja, petani di seluruh Indonesia butuh subsidi 13 juta ton, namun dalam data yang digunakan pemerintah kebutuhan cuma tertera 9 juta ton.

“Mungkin supply kurang, atau distribusinya nggak betul. Tapi kalau datanya akurat gampang sekali. Oh iya, bukan 9 juta ton, ternyata 13 juta ton misalnya, udah rampung ndak ada keluhan kan,” ungkap Jokowi.

Soal Sensus Pertanian sendiri Jokowi mendukung penuh untuk dilakukan. Malah kalau bisa sensus yang selama ini dilakukan 10 tahun sekali kalau bisa dilakukan menjadi 5 tahun sekali agar data yang didapatkan makin akurat mengimbangi perkembangan dinamika di lapangan.

“Saya dukung sekali pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 ini, pelaksanaan terakhir 10 tahun lalu, menurut saya juga kelamaan. Udah berjalan berubah tiap tahun, keputusannya masih pakai data keputusan 10 tahun lalu. Harusnya ini tiap 5 tahun lah, biayanya juga nggak banyak kan, berapa sih? Rp 3 triliunan lah, betul nggak,” ungkap Jokowi.

“Tapi itu penting, bagaimana saya bisa putuskan sebuah kebijakan kalau datanya nggak akurat, harus yang paling update, paling terkini,” pungkasnya.

Sumber : Detikfinance

News Feed

Jokowi Resmi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN

Rab, 21 Feb 2024 12:40:25pm

Jokowi Resmi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN Platmerah.net,Jakarta-Presiden Joko widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri...

Perhatian Kepada Warganya Haji Iman Yuniawan Kembali Jadi Anggota Dewan

Ming, 18 Feb 2024 11:16:14am

Perhatian Kepada Warganya Haji Iman Yuniawan Kembali Jadi Anggota Dewan Platmerah.net, Depok – Pen datang baru Partai Demokrat Depok, Mantan...

D’ikazu  Coffe& Resto Hadir Di  Depok Dengan Konsep Rooftop

Sab, 17 Feb 2024 04:17:58pm

D'ikazu  Coffe& Resto Hadir Di  Depok Dengan Konsep Rooftop Platmerah.net,Depok-  Telah hadir memenuhi selera anak muda Kota Depok sebuah...

Kadiskominfo Depok,Meminta Pers Dapat Menjaga Keutuhan Bangsa Di Tengah Situasi Politik Yang Dinamis.

Kam, 15 Feb 2024 07:43:37pm

Kadiskominfo Depok,Meminta Pers Dapat Menjaga Keutuhan Bangsa Di Tengah Situasi Politik Yang Dinamis. Platmerah.net,Depok- Mengawal Transisi...

Bapilu Partai Golkar Depok Bantah Politik Uang

Sel, 13 Feb 2024 08:07:20pm

Bapilu Partai Golkar Depok Bantah Politik Uang   Platmerah.net,Depok-Menanggapi berita miring terkait dengan tudingan politik uang yang...

Baca Juga

Berita Terbaru

International

Fokus

Visitor

  • Visitor Today : 42
  • Visit Today : 51
  • Visitors Total : 74647
  • Visit Total : 138882