Pengadaan Antropometri Batch 2 Diduga Ada Tekanan.
Platmerah.net,Depok-Dalam waktu dekat Kemenkes RI akan mengadakan Pengadaan Antropometri Kit di kementrian Kesehatan Sebanyak 43.000 Set yang telah di setujui oleh Kementrian Keuangan RI.
Pada saat ini telah dilakukan survey atas Semua rekanan yang telah memenuhi syarat dan masuk dalam estalase khusus di LKPP. Namun diduga ada permainan yang tidak fair dimana nantinya pada pengadaan ini yang akan dibeli adalah Perusahaan yang tidak belum mendapatkan pekerjaan, bukan berdasarkan hasil survey stok Barang.
Hal ini dikatakan oleh Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia(ARAKI) Mohammad Khalilou Fadiga dalam siaran persnya.

“Kami mencoba menelusuri beberapa Perusahaan yang telah disurvey, banyak sekali ternyata perusahaan yang belum dibeli tidak memiliki stok barang yang memenuhi syarat. Dikuatirkan nantinya pengadaan ini akan mengalami keterlambatan dikarenakan waktu yang tidak cukup lagi, karena akhir tahun tinggal 1 bulan lebih dan rekanan pemenang nantinya wajib mengirimkan Antropometri kit tersebut sampai ke daerah daerah seluruh Indonesia” ujar aktifis yang biasa disapa Fadiga ini.
“Pihak Kami juga sudah menanyakan ke Kemenkes, apa alasannya mengadakan Antropometri tersebut bukan berdasarkan stok yang ready, tapi berdasarkan kepada perusahaan yang belum dibeli. Namun sampai saat ini Pihak kami belum mendapatkan jawaban yang pasti” tambah nya lagi.
Selain menanyakan kepada pihak Kemenkes,dirinya bersama beberapa LSM menanyakan pula kepada LKPP dan KPPU dijakarta.
“Pihak kami mencoba mencari jawaban di LKPP dan KPPU, Berdasarkan jawaban dari Alwasdon LKPP, bahwa LKPP tidak pernah menyarankan bahwa Pembelian harus berdasarkan perusahaan yang belum dibeli, sementara dari KPPU menyatakan bahwa tidak ada larangan dalam persaingan Usaha perusahaan yang sudah dibeli tidak boleh dibeli, Karena itu melanggar persaingan usaha yang sehat.”
Tambahnya lagi dengan nada kecewa .
Ia menduga bahwa hal ini sarat dengan kepentingan,dan diduga ada permainan, maka itu dirinya dan beberapa LSM akan terus memantau,dan jika ditemukan adanya bukti pelanggaran hukum,maka beberapa LSM tersebut akan melaporkannya kepada pihak terkait,”Karena kami menduga ini ada tekanan dari pihak-pihak tertentu” tutupnya.(*).
Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai gelaran Formula E merupakan peristiwa politik. Pernyataan tersebut langsung...
Setelah UU No.7 Tahun 2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015, DPR kemudian menerbitkan UU No.17 Tahun 2019. Namun demikian, aturan...
Jakarta Perdagangan internasional adalah kegiatan jual-beli barang dan jasa antar negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan dalam...
Jakarta, Beritasatu.com - Bila selama ini masyarakat mengenal Gatot Kaca dari pagelaran wayang kulit atau sendratari wayang orang, kini ada cara...
Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur ikut menjadi perhatian sejumlah tokoh yang ramai dibicarakan akan bersaing...