Wartawan Depok Mestinya Black Out Kang Dedi Mulyadi KDM

Opini 

Wismo Basuki

Kabiro Platmerah Depok

Platmerah.net,Depok-Sudah semestinya para wartawan melakukan “black out” kepada pejabat publik yang tidak mau mengerti dengan keberadaan wartawan dan bangga nya menghentikan program kerja sama dengan media di Propinsi Jawa Barat dan mengaku berhasil melaksanakan efisiensi anggaran dari 49 Milyard rupiah menjadi 3 milyard rupiah efisiensi 94 %.

Ia bangga menggunakan medsos mampu mensosi alisasikan program kerjanya dan dengan menggunakan medsos dia mengklaim berhasil membantu puluhan rakyat kecil.

Penggunakan medsos dia juga mampu meraub puluhan milyaran rupiah ke dalam kocek dan tidak mengandalkan gaji sebagai pejabat negara’.

Dengan dalih efisiensi dirinya mengikis kerjasama media pers dan Pemda Jabar dengan hanya milihat dari sisi nominal angka angka saja tidak melihat dari sosial ekonomi yang terjad dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Ia tidak menyadari fungsi pers sebagai kontrol sosial dan patner pemerintah propinsi Jawa Jawa Barat sudah terjalin selama berpuluh tahun dan telah mampu memberikan kontribusi di dalam penyebaran informasi pembangunan dan kontrol sosial kepada pemerintah Jawa Barat.

Nampaknya KDM tidak melihat Kerja sama pers dengan pemerintah daerah sebagai simbiosis mutualistis kerja sama yang saling mengun tungkan bukan sekedar hitungan angka saja.

Hubungan tidak dilihat dari sisi sosial ekonomi yang lebih luas lagi secara tidak langsung juga meningkat kesejahteraan dari ribuan wartawan.

Dengan kerja sama tersebut kehidupan masyarakat pers dan keluarganya yang sedikit banyak dapat tertopang dari kerja sama dari pemasangan iklan,rillis, liputan berita dan lain lain.

Anggaran publikasi dan kerja sama yang dipangkas tentu tidak hanya di Propinsi Jawa Baray tetapi tentu saja dengan 27 kota dan kabupaten yang ada di wilayah ini, termasuklah di Kota Depok.

Dimana selama ini Kominfo, Protokol, DPRD,PDAM Tirta Asasta dan beberapa instansi lainnya melakukan kerja sama dalam pemberian rillis kepada wartawan dalam kegiatan resmi institusi nya untuk di publish kepada masyarakat

Kegiatan pemberian rillis. Kepada wartawan belakangan Iki ketika ditanyan kepada institusi yang berkaitan , dan jawabannya sama, tidak ada rillis akibat kebijakan anggaran diefisiensi.

Akibat program ini nerapa ribu wartawan di Jawa Barat terkena dampak dan juga di daerah lainnya di Indonesia?

Pemotongan Anggaran Media tersebut berdampak kepada ribuan wartawan secara tidak langsung

 

Maka sudah sepantasnya setiap ada KDM di Depok di black out saja..?

Memang akan menjadi pro dan kontra di sisi lain nilai beritanya cukup tinggi tetapi dengan klaim KDM sudah cukup menggunakan medsos untuk mempublikasikan kegiatannya di Depok.

Hal ini memang menyakitkan dan memandang tak perlu adanya media lain meliputnya selain medsos yang dimilikinya dan jika pun diliput media memang itu pekerjaan wartawan untuk meliput.

Sehingga tidak heran dalam kunjungannya di Kota Depok Hari Selasa lalu tanggal 21 Oktober lalu, beberapa wartawan justru menyoroti fungsi lift pada Gedung Baleka 2 yang saat ini masih dalam perbaikan menjadi lebih menarik dibandingkan kunjungan KDM ke Depok di Lantai 10.

Mereka lebih melihat Kondisi Lift gedung tersebut, dalam situasi normal saja puluhan karyawan bahkan. ratusan melakukan antri panjang, untuk naik Lift.

*Mereka mengantri bagai uler lingkar setiap harinya*

Lantas apa kaitannya dengan kunjungan KDM di lantai 10?

Ya kita melihat kepada fungsi lift Pemkot Depok di Gedung Baleka 2 itu dapat melayani ratusan orang dalam satu saat apa tidak ?

Apakah akan mampu. melayani ratusan orang yang naik ke satu tujuan yakni lantai 10 Gedung Baleka 2 dalam waktu yang .bersamaan ?

Namun Alhamdulillah kegiatan di Lantai 10 Gedung Baleka Konon tertib,aman, dan kondusif.

Pada sisi lainnya segenap wartawan justru menanti sesuatu yang bakalan terjadi,
Tapi Alhamdulillah tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bersama.

Padahal beberapa wartawan berharap akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Kembali pada kekecewaan wartawan Depok dengan program efisiensi, pemo tongan dan menghilangkan kerjasama dengan media di hentikan secara tidak menambah beratnya kehidupan wartawan.

Sementara itu,penghentian kerja sama Pemda Provinsi Jawa Barat dengan media massa mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan memangkas anggaran kerja sama dengan media massa hingga 94%, dari Rp 49 miliar menjadi Rp 3 miliar per tahun.

KDM sendiri berkilah langkah ini dianggap sebagai implementasi Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran publikasi.

Pengamat kebijakan publik, Kristian Widya Wicaksono, mendukung efisiensi dan peralihan ke media digital, namun khawatir tentang dampaknya terhadap ekosistem media, terutama media cetak lokal.

Ia menekankan pentingnya rencana mitigasi untuk melindungi para pelaku usaha dan karyawan media yang terdampak.

Selain itu, Kristian juga menyoroti pentingnya penguatan media digital pemerintah sebagai kanal sosialisasi kebijakan dan meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara dalam mengelola komunikasi digital.(**).