MEDAN – Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari di Indonesia. Peringatan Hari Pers Nasional juga bertepatan dengan hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Perayaan Hari Pers Nasional 2023 yang berlangsung Kamis (9/2/2023) mengangkat tema “Pers Bebas Demokrasi Bermartabat”. Tahun ini, peringatan ke-28 ini akan diselenggarakan terpusat di Medan, Sumatra Utara.

Dilansir dari Kompas.com (8/2/2023), PWI mengadakan Kongres ke-16 pada 1978 di Padang, Sumatra Barat.

Dalam pertemuan ini, muncul usulan untuk menetapkan 9 Februari sebagai hari lahir PWI sekaligus peringatan Hari Pers Nasional (HPN). Awalnya, usulan tersebut tidak disetujui Presiden Soeharto. Meski begitu, Hari Pers Nasional tetap coba diperingati saat ulang tahun PWI ke-35 pada 1981. Perayaan ini terlaksana di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Dalam sidang ke-21 Dewan Pers di Bandung, Jawa Barat pada 19 Februari 1981, organisasi pers nasional itu menerima usulan penetapan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional dan akan mengajukannya ke pemerintah.

Memerlukan waktu 7 tahun hingga Presiden Soeharto menyetujui penetapan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional. Penetapan Hari Pers Nasional diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 1985.

Berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1985, tujuan Hari Pers Nasional dibuat, yaitu: Mengembangkan kehidupan pers nasional Indonesia sebagai pers yang bebas dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila.

Mengingat sejarah dan peranan penting pers di Indonesia dalam melaksanakan pembangunan pengamalan Pancasila. Setelah Hari Pers Nasional ditetapkan, sempat muncul penolakan dari organisasi pers lainnya. Hal ini terjadi karena hari lahir PWI yang digunakan sebagai perayaan pers nasional.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) sempat mengusulkan Hari Pers Nasional ganti diperingati setiap 23 September. Tanggal 23 September dipilih untuk mengenang kebangkitan pers nasional yang terwujud dengan pengesahan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Namun, sejumlah perwakilan PWI daerah menolak perubahan tersebut. Akhirnya, Hari Pers Nasional tetap diperingati setiap 9 Februari. Dilansir dari kompas.com.

Pers di Indonesia bermula jauh sebelum Hari Pers Nasional ditetapkan.

Riset yang dilakukan Antara (9/2/2019) menunjukkan, media massa pertama di Hindia Belanda terbit pada 1774 bernama Bataviasche Nouvelles. Penerbitan ini diprakasai langsung oleh Gubernur Jenderal Van Ishoff yang memimpin Hindia Belanda.

Setelah itu, koran berbahasa Belanda terbit selama 1980-1860. Diikuti 33 koran berbahasa Melayu yang terbit hingga 1907. Koran nasional bernama Medan Prijaji buatan anak bangsa akhirnya terbit 1907. RM Tirtoadisuryo memimpin redaksi harian ini yang dikerjakan sepenuhnya oleh orang pribumi.

Hingga 1928, terdapat 8 koran Indonesia, 12 berbahasa China, dan 13 koran Belanda di Indonesia. Pasca 1965 dilakukan pembersihan besar-besaran media massa dan wartawan Indonesia dari Partai Komunis Indonesia. Lebih dari 300 wartawan dipecat dan 46 koran dilarang terbit.

Hari Pers Nasional resmi ditetapkan pada 1985. Kemudian, sistem penerbitan media massa yang lebih bebas mulai berlaku 1999 seiring peresmian UU Pers.

Dikutip dari situs PWI (16/7/2019), cikal-bakal lembaga pers nasional dimulai dengan berdirinya Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) secara resmi di Yogyakarta pada 8 Juni 1946. SPS dan PWI sebenarnya telah beraktivitas di Indonesia sebelum itu.

PWI lahir di Surakarta pada 9 Februari 1946. Namun, baru ditetapkan pada sidang ke-21 Dewan Pers di Bandung, Jawa Barat pada 19 Februari 1981. Sumanang Surjowinoto menjadi ketua PWI yang pertama didampingi Sudarjo Tjokrosisworo sebagai sekretaris.

Selain keduanya, PWI memiliki 8 anggota komisi yang memimpin media massa di berbagai wilayah Indonesia, yaitu: Sjamsuddin Sutan Makmur (Harian Rakjat, Jakarta), B.M. Diah (Merdeka, Jakarta), Abdul Rachmat Nasution (Kantor berita Antara, Jakarta), Ronggodanukusumo (Suara Rakjat, Modjokerto), Mohammad Kurdie (Suara Merdeka, Tasikmalaya), Bambang Suprapto (Penghela Rakjat, Magelang), Sudjono (Berdjuang, Malang), dan Suprijo Djojosupadmo (Kedaulatan Rakjat,Yogyakarta).

PWI terbentuk bertujuan untuk merumuskan hal-ihwal persuratkabaran nasional waktu itu dan berusaha mengkoordinasikan ke dalam satu barisan pers nasional yang berisi ratusan penerbit harian dan majalah.