JOMBANG – Dalam lawatannya ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur serangkaian kegiatan resesnya, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan jika Kabupaten Jombang memiliki banyak tokoh besar yang ikut menyumbangkan gagasan dalam merumuskan sistem bernegara Indonesia. Tokoh-tokoh bangsa itu dilahirkan dari pondok-pondok pesantren yang banyak tersebar di yang berjuluk Kota Santri itu.

Menurut LaNyalla, sejarah mencatat jika pondok-pondok pesantren yang ada di Jombang melahirkan tokoh-tokoh besar yang mewarnai perjalanan bangsa dan negara ini. Baik di era para perjuangan kemerdekaan, maupun di era para pendiri bangsa merumuskan sistem bernegara, serta di era penerus pembangunan bangsa dan negara ini.

“Boleh dikatakan jika tokoh-tokoh yang ada di Jombang ini adalah pemegang saham bangsa dan negara ini,” tegas LaNyalla, pada acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Jombang yang diselenggarakan di Gedung Islamic Center Jombang, Sabtu (23/12/2023).

Berangkat dari fakta tersebut, Senator asal Jawa Timur itu menilai sudah sepatutnya masyarakat Jombang memiliki tradisi berpikir yang sangat patriotisme dan nasionalisme. Oleh karenanya, pada kesempatan tersebut LaNyalla menawarkan peta jalan untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa dan negara kita, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di
sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya.

Peta jalan itu juga mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dan kemakmuran serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Caranya adalah dengan menerapkan kembali secara utuh asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila. Sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita, yang di antaranya adalah tokoh-tokoh dari Jombang,” papar LaNyalla.

Dikatakan LaNyalla, sistem bernegara itu telah dihapus secara total sejak bangsa ini melakukan amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002. Alih-alih melakukan amandemen, yang terjadi justru menghapus secara total sistem bernegara kita. Karena yang terjadi, lebih dari 95 persen isi pasal-pasal di dalam UUD 1945 naskah asli.

“Karena sejak saat itu, kita mengadopsi sistem bernegara ala Barat yang individualistik dan sistem ekonomi yang semakin kapitalistik liberal,” urai LaNyalla.

Dalam kesempatan itu, LaNyalla mengapresiasi prestasi yang telah diraih Kabupaten Jombang, baik di tingkat regional maupun nasional. Penghargaan tersebut di antaranya tiga penghargaan sekaligus untuk kategori Top BUMD di Tahun 2023 ini.

LaNyalla mendorong agar tak hanya BUMD, tetapi BUMDes yang ada di desa-desa yang terus didorong dan digenjot dalam konteks pembangunan di Kabupaten Jombang.

“Bagi kami di DPD RI, peran BUMDes seharusnya bisa menjadi pengungkit ekonomi desa. BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. BUMDes bisa mendorong kontribusi keuangan desa dari hasil usaha mereka,” tutur LaNyalla.

Ketua Dewan Penasehat Kadin Jatim menilai, BUMDes harusnya memiliki peran yang sangat besar dalam membangun perekonomian desa. BUMDes juga seharusnya mampu menjembatani petani dalam meningkatkan hasil pertanian mereka. Sebab, sejatinya BUMDes mampu memotong permainan para tengkulak yang memainkan harga pasar.

Selama ini, petani selalu mengandalkan tengkulak untuk mengakses pasar. Karena memang merekalah yang memegang akses terhadap pasar. Peran itu seharusnya bisa diambil-alih oleh BUMDes. Bisa bisa mengorganisir petani dan menjual hasil pertanian atau perkebunan mereka langsung ke pasar. Dengan begitu, petani akan mendapatkan penghasilan yang lebih layak.

Di sisi lain, LaNyalla mengungkap bahwa Kabupaten Jombang memiliki potensi yang cukup lengkap. Mulai dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan kawasan industri strategis. Sebagai Kota Santri Kabupaten Jombang juga memiliki nilai lebih sebagai penjaga moral dan akhlak dalam proses pembangunan.

Oleh karenanya, LaNyalla menilai sudah seharusnya pondok pesantren di Jombang dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan di Kabupaten Jombang.

Pj Bupati Jombang, Sugiat menjelaskan, saat ini Kabupaten Jombang sudah terbebas dari desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang. “Saat ini di Kabupaten Jombang ada 91 desa dengan kategori mandiri dan 211 desa dengan kategori maju,” tutur Sugiat.

Hadir pada kesempatan itu Pj Bupati Jombang Sugiat, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang, HM Syarif Hidayatullah yang karib disapa Gus Sentot, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Jombang serta ratusan kepala desa se-Kabupaten Jombang.