PLATMERAH ||Kendari||  – Organisasi APNI akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) yang rencananya dilaksanakan di Jakarta, pada 6 Maret 2022. Salah satu agenda Munas adalah pemilihan Ketua Umum APNI untuk periode 2022-2027.

APNI terbentuk pada 6 Maret 2017. Kepengurusan APNI pertama pada saat itu dilantik oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Miberba, Kementerian ESDM, Bambang Susigit. Dewan Pengurus Pusat APNI periode 2017-2022 untuk Ketua Umum: Ladjiman Damanik, Wakil Ketua Umum I: Sudirman Tjakradinata, Wakil Ketua Umum II: Wiratno, Sekretaris Jenderal: Meidy Katrin Lengkey, Sekretaris Umum I: Maman Khairussalam, Wakil Sekretaris II: Taruna Adji, dan Bendahara Umum: Antonius Setyadi.

Satu tahun memimpin APNI, Ketua Umum Ladjiman Damanik tidak dapat meneruskan memimpin organisasi ini, karena menderita sakit. Setelah sempat dipimpin Pejabat Sementara Ketua Umum oleh Wiratno, pada 6 Maret 2019 APNI mempunyai Ketua Umum baru, yaitu Komisaris Jenderal Pol. (Purn) Insmerda Lebang.

Baru setahun lebih Insmerda Lebang memimpin APNI, ia menderita sakit hingga meninggal dunia pada 28 Agustus 2021. Kembali, Wiratno memimpin organisasi ini sebagai Pejabat Sementara Ketum APNI hingga 6 Maret 2022.

Organisasi APNI memiliki visi: menjadi organisasi kelas dunia yang menciptakan nilai-nilai unggul dan menjadi kebanggaan bagi seluruh pemangku kepentingan pertambangan nikel di Indonesia, pemerintah, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Anton Timbang percaya bahwa ketua umum terpilih merupakan figur yang tepat dalam memimpin organisasi APNI untuk periode 2022-2027. Figur ketum ini diharapkan mampu membawa APNI ke depan menjadi lebih baik, dan tentunya bisa melaksanakan beberapa agenda kegiatan APNI. Khususnya dalam rangka mendukung usaha pertambangan nikel.

“Harapan saya secara pribadi, APNI ke depan bisa menjadi wadah bagi seluruh penambang nikel yang ada di Indonesia. Sehingga, aspirasi kami sebagai penambang, dapat disuarakan oleh APNI kepada pemerintah, kata Anton kepada awak media di Jakarta, Rabu (16/2/2022).

Ia mengungkapkan masih ada kendala yang dihadapi para penambang nikel di lapangan. Maka, dirinya berharap APNI bisa membantu memecahkan persoalan tersebut. Sehingga semua penambang nikel, khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, bisa merasakan keadilan dengan adanya APNI.

“Sektor pertambangan nikel sudah berjalan di Sulawesi Tenggara. Namun, masih ada beberapa kendala yang dihadapi teman-teman saat ini, utamanya dari sisi Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB). RKAB mereka banyak yang belum dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian ESDM,” tutur Anton Timbang.

Akibatnya, kata Anton, aktivitas pertambangan nikel di Sultra sedikit berkurang, karena RKAB teman-temannya belum dikeluarkan oleh Ditjen Minerba. Ia berharap Ditjen Minerba bisa segera menerbitkan RKAB yang sudah diajukan teman-temannya, sehingga perusahaan mereka bisa beroperasional dan melakukan aktivitas pertambangan nikel kembali.

Anton Timbang mengaku belum memahami secara detail sistem penilaian dari Ditjen Minerba, sehingga RKAB teman-temannya belum dikeluarkan. Namun, sepengetahuan dari beberapa temannya yang sudah mengajukan RKAB melalui Metode One Data Indonesia (MODI), mereka sudah menyiapkan semua persyaratan ketika mengajukan RKAB. Namun, hingga saat ini RKAB mereka belum dikeluarkan Ditjen Minerba.

Anton Timbang mengimbau kepada Ditjen Miberba untuk mempercepat proses dikeluarkannya RKAB. Sehingga pelaku pertambangan nikel di Sultra bisa kembali memperoduksi nikel.

“Sekarang sudah bulan Februari, jadi sudah satu bulan lebih mereka tidak melakukan aktivitas pertambangan nikel,” ujarnya.

Menaikkan HPM

Anton mendukung program hilirisasi industri yang sedang dilaksanakan pemerintah pusat saat ini. Semakin banyak berdiri pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel di wilayah Sulawesi Tenggara imbasnya akan mendatangkan hasil juga buat daerah dan lainnya lewat PAD dan masyarakat tentunya serta mengurangi pengangguran, tutup Anton Timbang.

Kontributor Sultra : Iskandar Rapi