Platmerah.net, Jakarta-Ketua Umum Barisan Relawan Nusan tara (BaraNusa), Relawan Pendukung Jokowi, Adi Kurniawan,menyebutkan tiga parpol yang mengu sulkan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden dibubarkan.

Karena tiga parpol iItu sudah jelas melawan aturan negara. “Kami menolak wacana penun daan pemilu,” tegasnya.

Adi menilai parpol-parpol pendukung penundaan Pemilu 2024 dan perpan jangan masa jabatan presiden tidak layak diberi ruang kepercayaan rakyat. Mereka jelas melawan konstitusi dan amanat undang-undang dasar yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu jangan sampai usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi kenyataan.

Sebelumnya Peneliti senior Komite Pemantau Legisla tif (KOPEL) Syamsudin Alimsyah di Hadrian Terbit Kamis (03/03/2022) mengatakan, publik tidak boleh jadi pelupa bahwa ada tiga parpol (PKB, PAN dan Golkar) yang mengu sulkan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Tiga parpol tersebut pada dasarnya adalah penghia
nat konstitusi dan kedau
latan rakyat. “Publik harus terus bergerak mengawal betul mana parpol prag
matis dan mana parpol setidaknya lebih sejalan aspirasi masyarakat,” ujar Syamsudin.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, sanksi untuk tiga parpol yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah jangan dipilih ketika ada pemilu.

Menurut Jamaluddin yang Dilansir dari Harian Terbit, tiga parpol ini sudah sewajar nya diberi sanksi oleh masyarakat karena sudah mengabaikan amanat reformasi.

“Makanya penolakan lima partai, (pemilu ditunda dan perpanjangan masa jabat
an presiden), PDIP, Gerin dra, Nasdem, Demo krat, dan PKS, tentu melegakan. Kekuatan lima partai tersebut ditambah DPD akan membuat ciut PKB, PAN dan Golkar,” ujar Jamiluddin kepada Harian tersebut.

Meski tiga parpol pengusul penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden makin tertekan, sambung Jamiluddin.

” Tapi pihak sponsor akan terus menggalang berba
gai elemen masyarakat untuk menyuarakan penun daan pemilu. Suara dari berbagai elemen masya rakat inilah yang akan mereka gunakan untuk menekan MPR agar mengamandemen UUD 1945.” tambahnya.

“Mereka ini tentulah para elite negeri yang ingin lebih lama berkuasa. Bagi mereka, menunda pemilu berarti memperlama mengumpulkan pundi-pundi ekonomi,” paparnya.

Karena itu, lanjut Jamilud
din, kelompok elite terse
but bersama para oligarki akan terus mengelorakan penundaan pemilu. Pembentukan pendapat umum akan dilakukan secara intensif sampai MPR nantinya tidak punya daya lagi untuk menolak
nya. Untuk men cegah hal itu, semua ele
men masyarakat yang pro demokrasi dan konstitusi harus bersama-sama me nolak penundaan pemilu.

“Elemen masyarakat ini akan menguatkan partai politik dan DPD yang sudah dari awal menolak penundaan pemilu,” jelas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.(*)