DPD PKS Kota  Depok Sampaikan  Deklarasi Tolak Kenaikan BBM 

Platmerah.net, Depok-  Deklarasi DPD PKS Kota Depok   berlangsung di hotel Bumi Wiyata,Margonda Raya  hari Sabtu (10/09/2022).

Selain itu PKS Kota Depok juga menggelar  aksi Flash Mob disebelas titik  satu diantaranya di depan Kantor Walikota Depok yang diikuti  lebih dari seratus orang  kader dan sim patisan  PKS dari Kecama tan Pancoran Mas Depok.

Hal tersebut merupakan simbolis dalam menolak kenaikan harga BBM yang sudah di resmikan pemerintah pada Sabtu 3 September 2022 lalu.

Bendahara Umum DPD PKS Depok Ade Supriatna menyata kan alasan menolak kenaikan harga BBM karena banyak dampak yang dirasakan masyarakat, seperti ancaman bertambahnya warga miskin baru karena daya beli yang rendah.

“DPD PKS dan Fraksi PKS DPRD Depok turut merasakan kegelisahan warga akan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok yang dipicu kenaikan ongkos produksi dan sektor transportasi, dan ada acaman tumbuhnya warga miskin baru,” ungkap Ade Supriatna .

Ade Supriyatna mengatakan, pandangan fraksi PKS DPR RI bahwa sesungguhnya kebijakan ini hanya untuk mengambil uang rakyat guna membayar hutang kompensasi pemerintah ke Pertamina dan PLN terkonfirmasi dengan hampir tidak bertambahnya jumlah penerima bantuan pemerintah.

“Data yang diumumkan dinas Sosial Depok 99% penerima bantuan langsung BLT-BBM adalah penerima yang telah mendapatkan bantuan sebelumnya seperti Bantuan Pangan Non Tunai BPNT atau Bantuan Keluarga Harapan PKH padahal masih ada sekitar 200.000 kepala keluarga di Kota Depok yang sudah masuk dalam data Terpadu Kesejah teraan Sosial atau TKS tapi mereka belum mendapatkan bantuan.” papar Ade.

Selain itu juga tidak bertambah nya jumlah penerima BLT da lam hal jumlah bantuan yang dialokasikan dalam bentuk BLT sangat kecil dibandingkan dengan nilai subsidi yang dicabut dengan kebijakan kenaikan BBM tersebut, tutur Ade Supriyatna.

“Ancaman bertumbuhnya warga miskin baru dengan daya beli yang rendah, balita yang mengalami stunting, mengiringi kebijakan yang sangat tidak pro rakyat kecil ini,” tutur Ade Supriatna.

Hal senada  juga diungkapkan Anggota Fraksi PKS DPRD Depok Supariyono.

Ia berpendapat kenaikan harga BBM berdampak naiknya harga bahan pokok sehingga daya beli masyarakat rendah.

“Satu dan dua bulan kedepan baru terasa daya beli masyara kat berkurang,”kata dia.

Lebih lanjut ia khawatrikan naik harga BBM berdampak lambatanya pembangunan di daerah.

“Banyak kegiatan yang tertunda dan terpangkas serta memperlambat pembangunan. Maka dari itu PKS menolak,” ungkapnya.

Supariyono, iya kuatir angka kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat akan mencari jalan pintas  “praktek pendukunan” dan warga pergi ke orang dukun untuk mencari kekayaan.

“Jika hal ini terjadi tingkat kemusyrikan di masyarakat justru akan lebih membahaya kan dibandingkan dengan kenaikan BBM itu sendiri.” pungkas nya.(wismo).