Poto Bupati Sergai H.Darma Wijaya Bersama Tim Koalisi Pewarta Dan LSM Rony.

H. Darma Wijaya Diminta Tidak Tutup Mata Terhadap Pejabat yang Diduga Melanggar UU Nomor 35 Tahun 2018

Platmwrah.net, Sergai-Kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2018 terkait pengelolaan dana desa di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) semakin mendapat sorotan publik. Bupati Sergai, H. Darma Wijaya, didesak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajarannya, khususnya para camat yang diduga terlibat dalam ketidaktran sparanan tersebut.

Berita mengenai dugaan konspirasi dan ketidakefektifan kinerja camat di Sergai menjadi viral. Salah satu yang paling disorot adalah Camat Dolok Masihul, Elmiati, yang sering menghindari klarifikasi terkait kinerja dan penggunaan anggaran.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik karena tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pejabat publik.

Kritik datang dari berbagai elemen masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menilai Elmiati tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Tindakan ini dinilai melanggar UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tim Koalisi Pewarta dan LSM turut menyuarakan keprihatinan mereka, menuntut agar Bupati Sergai segera mengambil tindakan tegas. Mereka menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan anggaran publik. Jika hal ini diabaikan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat runtuh.

Dalam situasi ini, masyarakat berharap Bupati mengambil langkah untuk mengganti pejabat yang tidak memenuhi standar kinerja. Mereka menekankan bahwa tindakan menutupi penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu harus dicegah untuk menjaga integritas pemerintahan dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).(Rony).