Platmerah.net, Jakarta, -Ketua Umum ASPRAGI, Ramses Sitorus, menegaskan bahwa keterlibatan keluarga Presiden Joko Widodo dalam dunia politik bukanlah bentuk dari politik dinasti.
Menurutnya, kehadiran mereka di panggung politik merupakan respons atas permintaan masyarakat yang mengingin kan figur-figur yang dianggap mampu melanjutkan program -program pembangunan yang telah dirintis Jokowi.
“Masuknya anggota keluarga Jokowi dalam dunia politik adalah cerminan dari keinginan rakyat. Ini bukan soal dinasti, tetapi tentang kepercayaan rakyat terhadap kemampuan mereka untuk melanjutkan kerja-kerja yang telah dirintis oleh Pak Jokowi,” ujar Ramses dalam sebuah pertemuan eksklusif di Jakarta, Sabtu (24/8).
Ramses menambahkan bahwa demokrasi Indonesia memberikan ruang bagi siapa saja untuk berpartisipasi dalam politik, walaupun anak petani, anak pedagang bahkan anak nya butuh sekalipun sama hak nya asalkan mereka mendapatkan dukungan dari masyarakat. “Keluarga Jokowi masuk politik bukan karena privilege atau memanfaatkan jabatan, melainkan karena ada dorongan kuat dari rakyat yang melihat kualitas dan kapabilitas mereka,” tambahnya.
Pernyataan Ramses ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan publik mengenai keterlibatan keluarga Jokowi dalam politik, terutama setelah beberapa anggota keluarganya mencalonkan diri untuk posisi penting dalam pemerintahan daerah maupun nasional.
Ramses mengajak semua pihak untuk melihat keterlibatan keluarga Jokowi ini dari sudut pandang yang lebih obyektif dan tidak terjebak pada asumsi-asumsi negatif yang kerjanya mengadu domba rakyat “Mari kita hormati pilihan rakyat dan berikan kesempatan kepada mereka yang terpilih untuk membuktikan diri,” tutupnya.(*).
Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur ikut menjadi perhatian sejumlah tokoh yang ramai dibicarakan akan bersaing...
PLATMERAH || Center for Political Communication Studies (CPCS) telah melakukan survei selama periode 21 sampai 31 Januari 2022. Hasilnya,...
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan masih terus mendapat pertentangan. Terbaru adanya petisi penolakan pembangunan yang...
Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 11 Tahun 2022, yang mengatur syarat perjalanan internasional, mendapat koreksi khususnya di bagian...
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memberi putusan seadil-adilnya dalam gugatan terhadap batas pensiun anggota...