JAKARTA – Ketua Umum DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, S.I.P melantik lima pengurus DPD yakni Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Tengah dan Maluku Utara. Pelantikan dilangsungkan di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat malam (17/03/2023) dan dihadiri jajaran pengurus DPP dan BPO HKTI.

Prosesi Pelantikan diawali dengan pembacaan SK pelantikan dan dilanjutkan dengan pembacaan Lampiran Surat Keputusan Struktur Kepengurusan untuk lima DPD HKTI. Setelah itu, Ketua Umum DPP HKTI membacakan naskah pelantikan dihadapan pengurus DPD yang dilantik, sekaligus menyerahkan bendera pataka kepada masing-masing Ketua DPD. Prosesi pelantikan ditutup dengan membacakan ikrar oleh seluruh pengurus DPD.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP HKTI Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, S.I.P mengucapkan selamat dilantik dan bertugas kepada lima pengurus DPD. Ada beberapa pesan yang disampaikan Moeldoko, kepada seluruh pengurus HKTI di daerah, termasuk pengurus DPD yang baru saja dilantik. Pesan tersebut diantaranya HKTI harus menjadi tumpuan para petani.

“HKTI itu menjadi tumpuan bagi para petani, kita ada PPL (Petugas Penyuluh Lapangan), tetapi HKTI harus selalu hadir di tengah-tengah mereka, apalagi para petani menghadapi kesulitan, hadir lah di situ. Pada saat situasi kekeringan, pada saat situasi banjir, situasi kesulitan sarana prasarana, situasi kesulitan pupuk dan seterusnya, anda hadir di situ,” kata Moeldoko.

Pesan lain yang disampaikan, yakni HKTI tidak berpaku pada satu atau dua komoditas tanam seperti padi atau jagung, namun harus memperhatikan komoditas lainnya. Sagu dan Sorgum merupakan salah satu komoditas yang memiliki peluang besar untuk kesejahteraan petani dan kandungan gizinya pun tidak kalah dengan padi maupun jagung.

“Kita selama ini terjerat, tersandera dengan jagung, kedelai dan padi. Kita memiliki sagu, kita memiliki sorgum dan banyak lainnya. Sekarang ini, Jepang dan Korea sedang mencari sagu sebanyak-banyaknya,” ungkap Moeldoko. Dilansir dari jakartanews.id

Selain itu, Moeldoko juga berpesan agar HKTI terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, instansi swasta maupun lembaga pendidikan. Menurut Moeldoko, kolaborasi yang kuat menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sektor pertanian

“HKTI memiliki kekuatan untuk bekerjasama dengan semua pihak, di daerah ada pemerintah daerah, setiap daerah memiliki DPRD Komisi 4 itu sektor pertanian itu adalah partner strategis kita untuk memperjuangkan para petani. Untuk itu bekerjalah dengan semua pihak, bekerja dengan perguruan tinggi, bekerja dengan para periset,” tutur Moeldoko.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris BPO HKTI Dr. Benny Pasaribu. Benny menyerukan agar HKTI dapat bersuara lebih lantang lagi memperjuangkan kesejahteraan petani. Hingga saat ini, masih ditemukan kesulitan yang dihadapi petani, salah satunya adalah sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, padahal anggaran pupuk bersubsidi mencapai Rp30 triliun.

“Presiden waktu di Istana mengatakan kemana saja subsidi pupuk 30 triliun, Sampai Presiden ke lapangan, kita pun ke lapangan, ternyata pupuk itu sangat sulit. Pas dibutuhkan petani, pupuk juga belum ada. Perhatian Presiden itu untuk sektor pertanian sangat luar biasa. Semuanya sudah dilengkapi tinggal bagaimana mengatur manajemen sehingga pupuk itu bisa sampai ke petani,” kata Benny.

“Saya kira DPD harus lebih banyak menyampaikan ini ke public, lewat media, ataupun pertemuan dan sebagainya agar di daerah pun tau bahwa HKTI itu masih hidup, masih ada sinarnya dan tidak redup,” pungkasnya.