DPRD Kendari Akan memanggil RDP dengan Pihak Terkait dan developer.
Platmerah.net, Kendari- konsorsium aktivis muda indonesia melakukan aksi unjuk rasa di kantor dprd kota kendari. Senin 21 Oktober 2024
Adapun tuntutan masa aksi yaitu terkait pengembang pembangunan perumahan yang di duga sebagai dalang terjadinya banjir di kota kendari.
Konsorsium meminta dengan tegas untuk tidak adanya lagi pemberian kuota perumahan di kota kendari,karena akibat dari pembangunan perumahan/btn yang tidak memperhatikan pembangunan infrastruktur sehingga banjir terus menerus terjadi.
Adanya penerbitan izin yang di duga secara asal asalan tanpa mempertimbangkan analisis mengenai dampak lingkungan jangka panjang serta UPL UKL sehingga mengakibatkan banjir yang telah merugikan masyarakat kota kendari.
Meminta pimpinan DPRD Kota Kendari melalui komisi yang membidangi masalah ini akan segera memanggil pihak dari dinas terkait dalam hal ini Pemkot Dinas Perumahan dan pemukiman, PTSP Kota Kendari, Dan Pihak Developer yang beraktivitas di kota Kendari.
Pihak kami juga telah memberikan data investigasi di lapangan ke ketua dprd kota kendari yang nantinya akan menjadi bahan RDP Pada Minggu Depan.
Dengan adanya aksi ini kami berharap kota kendari akan semakin baihk, dan kami juga akan selalu mendukung investasi terlebih itu untuk kesejahteraan masyarakat umum, mamun jika investasi itu tidak membawa dampak positiv dan merugikan masyarakat maka kami akan terus bersuara untuk menolak hal tersebut.(Isk)
Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur ikut menjadi perhatian sejumlah tokoh yang ramai dibicarakan akan bersaing...
PLATMERAH || Center for Political Communication Studies (CPCS) telah melakukan survei selama periode 21 sampai 31 Januari 2022. Hasilnya,...
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan masih terus mendapat pertentangan. Terbaru adanya petisi penolakan pembangunan yang...
Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 11 Tahun 2022, yang mengatur syarat perjalanan internasional, mendapat koreksi khususnya di bagian...
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memberi putusan seadil-adilnya dalam gugatan terhadap batas pensiun anggota...