Pancoran Mas Dapil Panas, PPP Siap Bungkam Ambisi PKS
Platmerah.net, Depok- Perebutan Kursi Dewan di Kecamatan Pancoran Mas Depok menjadi prestise PKS dan PPP Siap Redam Ambisi tersebut.
PKS targetkan 4 (empat) Kursi Dewan dari 6 (enam) kursi yang ada,target ambisius tersebut, ditanggapi serius Ketua DPC Partai Persatuan Pembang unan PPP Kita Depok Mazhab.
Menurutnya,PKS memang partai penguasa di Depok, dan target mereka luar biasa. Tapi ingat, semua partai bergerak mencari simpati masyarakat, ujar Mazhab, kepada wartawan Sekretariat PWI Kota Depok, hari ini Senin (05/02/2024).
Mazhab berharap partai penguasa ini tidak menggunakan instrumen kekuasaannya untuk merebut hati masyarakat dalam memperoleh mempero leh kursi di DPRD Depok. Dirinya ingin semua partai bertanding secara fair.
Ketika ditanyakan apakah PPP melihat adanya penggunaan unsur kekuasaan PKS untuk meningkatkan elektabilitasnya?
Mazhab menjawab, sejauh ini memang tidak melihat tapi dirinya berharap tidak terjadi hal itu.
Seperti diketahui PKS di Dapil Pancoran Mas mentargetkan 4 kursi dari 6 kursi yang ada itu memang luar biasa tambahnya.
“Harapan saya, karena PKS
Target 4 kursi PKS di Dapil Pancoran Mas hal ini terbilang ambisius, mengingat Dapil tersebut hanya memiliki 6 kursi.”tegas Mazhab.
“Mari kita bertanding secara fair,” tutur Mazhab.
Sementara kepada warga masyarakat Depok dirinya berharap dapat dengan kritis dengan manuver politik yang dilakukan oleh semua partai politik.
“Kami mengajak rakyat Depok memilih caleg yang punya integritas dan berkomitmen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau partai.” pungkasnya.(Wismo).
PLATMERAH.Tasikmalaya _ Tim Puskesmas Kecamatan Cibeureum, kota Tasikmalaya, pada hari kamis (10/2/22), menggelar kegiatan tiga bulanan (triwulan)...
Platmerah.net-( TAPUT )- Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan M.Si hari ini, Rabu 9 Februari 2022 meresmikan jembatan Nikson Sarlandy di desa...
Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai gelaran Formula E merupakan peristiwa politik. Pernyataan tersebut langsung...
Setelah UU No.7 Tahun 2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015, DPR kemudian menerbitkan UU No.17 Tahun 2019. Namun demikian, aturan...
Jakarta Perdagangan internasional adalah kegiatan jual-beli barang dan jasa antar negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan dalam...