 
					
Rudi Samin, Meminta MPW Pemuda Pancasila Ambil Alih Pelaksanaan Muscab ke 7 MPC PP Kota Depok.
Platmerah.net,Depok- Kandidat Ketua MPC Kota Depok Rudi Samin mengatakan siapapun panitianya dirinya tidak mem permasalahkan yang penting mereka bekerja sesuai dengan AD ART dari Pemuda Pancasila.
Ditambahkan panitia siapa saja dan silahkan yang penting berpadukan pada roh organisa si dan dan peraturan organisasi.
Rudi Samin kandidat Ketua MPC Pemuda Pancasila, di markasnya di Kampung Serab, Sukmajaya Depok menanggapi pembatalan Pelaksanaan Mus cab PPP dikaitakan tidak pro fesional panitia.
Dikatakan menyinggung kerugian yang dialaminya terkait dengan penundaan penundaan penyelenggaraan musyawarah cabang ke-7 PP Pancasila dia mengatakan jika dikaitkan ke ranah hukum ini sudah biasa.
“Karena dirinya sebagai calon tidak diberitahu sama sekali sekurang-kurangnya mestinya dia diberitahu terjadi pemba talan penyelenggaraan Muscab MPC PP.”
Namun sebagai warga negara yang taat hukum ia tidak me nuntutnya secara hukum karena kami mempunyai niat baik akn terselenggaranya. muscab ke 7 MPC Pemuda. Pancasila Depok.
Ia menilai panitia telah lalai dengan tidak memberitahukan pembatalan kegiatan muscab ke7, yang tiidak diketahui tiga kandidat yakni Sutrisno Pedro dan Rudi Samin sendiri.
Rudi menganggap panitia tidak memahami karena pembata lan ini ada unsur pidana dan perdatanya,”Dengan tidak diberikan surat pembatalan kepada para kandidat, hal ini tentunya membuat kecewa para kandidat,tuturnya.

Rudi Samin ke 4 dari kiri-kanan bersama dengan Tim Pemenangan.
Rudi juga menilai, perwakilan dari MPW PP Jawa Barat- Aryl Supit tidak profesional karena tidak memeberikan pegangan untuk OC, yakni adalah surat. Bukan ucapan saja karena Pemuda Pancasila merupakan organisasi besar, jika kegiatan batal harus ada dasar hukumnya,” Payung hukumnya adalah AD/ART Organisasi PP, kami sangat prihatin karena muscab ini terburuk se Jawa Barat karena sudah 4 kali ditunda.”,ujar Rudi.
Rudi menambahkan, apabila diundur sudah empat kali, maka MPW PP Jawa Barat bisa mengambil alih, pelaksanaan Mudah PP Kota Depok bukan berda sarkan senang dan tidak senang,tapi Sesuai yang ada di dalam AD ART Pemuda Pancasila.(Wismo).
Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai gelaran Formula E merupakan peristiwa politik. Pernyataan tersebut langsung...
Setelah UU No.7 Tahun 2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015, DPR kemudian menerbitkan UU No.17 Tahun 2019. Namun demikian, aturan...
Jakarta Perdagangan internasional adalah kegiatan jual-beli barang dan jasa antar negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan dalam...
Jakarta, Beritasatu.com - Bila selama ini masyarakat mengenal Gatot Kaca dari pagelaran wayang kulit atau sendratari wayang orang, kini ada cara...
Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur ikut menjadi perhatian sejumlah tokoh yang ramai dibicarakan akan bersaing...