Walikota Depok Idris: LPM Bukan Lembaga Pemeras Masyarakat
Platmerah.net,Depok-Sebagai lembaga yang sangat dekat dengan masyarakat, kinerja LPM sangat dibutuhkan secara kolaboratif dengan pemerintah guna mempercepat pelayanan masyarakat disetiap kelurahan.
Lebih lanjut,Walikota Depok Kh Mohamad Idris mengatakan,
kinerja LPM dan kolaboratif sangat dibutuhkan dengan pemerintah guna mempercepat pelayanan.
“LPM bukan lembaga peme rasanmasyarakat..!”.tegasnya.
Walikota Depok KH Mohamad Idris dalam acara pengukuhan dan peremian Mesjid Nurul Jannah di Kelurahan Jati Mulya
Walikota Depok Mohamad Idris mengungkapkan hal itu saat pengukuhan secara serentak ketua dan pengurus LPM di Alun-alun Kota Depok Rabu (04/01/2023).
Acara pengukuhan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat secara serentak se Kota Depok, yang berlangsung hari ini Rabu 4 Januari 2023 di Alun Alun Kota Depok Kota Kembang, Kelurahan Jati Mulya,Ciloding, Kota Depok
Lebih lanjut, orang nomor satu di Kota Depok tersebut menerangkan bahwa ketua LPM terpilih harus memahami kembali program-program dari pemerintah kota.
“Ini sebuah komitmen secara bersama-sama dengan mewujudkan Kota Depok yang maju, sejahtera dan berbudaya,” terang Mohammad Idris.
LPM merupakan mitra terdepan pemerintah dalam pembangunan, sehingga dibutuhkan dedikasi yang sangat luar biasa.
“Guna meningkatkan kinerja pelayanan, Alhamdulillah sudah 10 bangunan kelurahan yang direnovasi tahun 2022. Tahun ini (2023), kembali akan ada 10 bangunan lagi yang akan direnovasi,” pungkasnya.
Sementara itu, praktisi Hukum Kota Depok Rudi HM Samin SE.SH menanggapi pengukuh an tersebut mengatakan,Wali kota Depok tidak peka dalam mensikapi pembangunan kecamatan Beji yang di peras oleh oknum Lpm.
” Pihak kontraktor dan jangan cuma bisa bicara Lpm bukan lembaga pemeras dan buktikan ucapan nya jangan asbun , ka rena di Beji sudah cukup jelas ada bukti kwitansi bahwa Lpm memeras pengusaha atau kontraktor 35 jt tahap pertama.”
terangnya.
Rudi menambahkan,mestinya Walikota Depok mengambil sikap tegas dan jelas berhentikan LPM Beji tersebut dan perintahkan kontraktor lapor ke polisi dan itu baru pemimpin tegas tidak klemar klemer,pungkas Rudi.(wismo).
Jakarta, Beritasatu.com - Bila selama ini masyarakat mengenal Gatot Kaca dari pagelaran wayang kulit atau sendratari wayang orang, kini ada cara...
Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur ikut menjadi perhatian sejumlah tokoh yang ramai dibicarakan akan bersaing...
PLATMERAH || Center for Political Communication Studies (CPCS) telah melakukan survei selama periode 21 sampai 31 Januari 2022. Hasilnya,...
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan masih terus mendapat pertentangan. Terbaru adanya petisi penolakan pembangunan yang...
Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 11 Tahun 2022, yang mengatur syarat perjalanan internasional, mendapat koreksi khususnya di bagian...