PLATMERAH || TOBA || Dampak pandemi covid banyak aspek kehidupan dimasyarakat terbentur, apalagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari sektor industri. Setidaknya kita sering melihat ada banyak perusahaan tutup pun pengurangan besar-besaran kepada pekerjanya. Oleh akibat demikian, pemerintah sedang berusaha keras memulihkan perekonomian pasca pandemi yang melanda beberapa tahun lalu.

Dalam satu tahun terakhir ada dua hal yang selalu digadang-gadang pemerintah demi meningkatkan pendapatan negara maupun masyarakat. Negara berdalih sektor investasi besar-besaran dan pariwisata mampu menjawab keterpurukan ekonomi pasca pandemi. Saya menangkap dari beberapa media mainstream setahun terakhir bahwa dua sektor ini diyakini sangat efektif mendongkrak perekonomian masyarakat.

Melalui omnibus law misalnya, pemerintah menargetkan adanya investasi besar-besaran dari manapun akibat terbitnya undang-undang ini, walau Mahkamah Konstitusi melalui putusannya MK Nomor 91/PPU-XVIII/2020 yang dibacakan 25 November 2021 menyatakan uu itu inskonstitusional bersyarat. Tetapi tampaknya pemerintah tak mau tau soal itu, justru beberapa kali presiden Jokowi bersama TNI/Polri akan menindak siapa saja yang menghalang-halangi masuknya investasi.

Membuka kran investasi biasanya bersamaan dengan bebasnya wisatawan berkeluyuran diberbagai tempat wisata di Indonesia. Disekitaran Danau Toba misalnya, melalui kunjungan-kunjungan Menteri dan pejabat negara mereka selalu menyampaikan bahwa kita harus mendorong destinasi-destinasi di Danau Toba hingga ke mancanegara sekaligus kucuran dana yang tidak sedikit digelontorkan.

Pelabuhan-pelabuhan besar sudah hampir ditemukan disetiap daerah yang bersinggungan langsung dengan tepi danau. Fasilitas umum lainnya juga demikian. Akan tetapi, masih banyak yang terlupa dari pembangunan fisik tersebut. Dalam tulisan saya yang berjudul “Danau Toba Hari Ini” dalam tulisan itu penulis menyampaikan bahwa soal lingkunganlah yang menjadi masalah di danau hari-hari ini. Akan tetapi satu hal itu masih terlupa oleh pemegang kebijakan di pusat maupun daerah.

Seperti halnya pagelaran lomba speed boat F1H2O yang akan berlangsung di Danau Toba sekitaran kota Balige, Kab. Toba, Sumatera Utara merupakan salah satu dari alasan percepatan wisata.

 Ajang ini akan berlangsung tanggal 24-26 Februari 2023 katanya akan diikuti oleh pembalap boat dari berbagai negara di dunia. Bukan hanya itu event ini digadang-gadang akan menggait 25 jiwa ribu wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Tentunya event demikian membutuhkan kerja-kerja serius ditengah waktu yang semakin mendekat.

Tetapi, masih begitu banyak yang terlupa dari semua itu. Mulai akhir tahun 2022 banyak orang yang terdampak dari persiapan pagelaran ini, setidaknya dua tahun terakhir saya tinggal di kota ini pekan mingguan selalu ditemukan di hari Jumat bagi warga Balige maupun pendatang. Biasanya setiap Jumat pagi hingga sore, jalanan sekitar Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu Balige dipadati oleh mereka yang menggantungkan hidupnya dari proses transaksi, ratusan pedagang dan pembeli berkumpul disana.

Akan tetapi 3 pekan terakhir hingga saat ini, mereka dipindahkan jauh dari lokasi tersebut. Setidaknya berjarak kurang lebih 2 km dari lokasi semula.

Pemerintah berdalih aktifitas demikian mengganggu proses persiapan yang sedang berjalan. Suka atau tidak mereka selalu dibenturkan dengan bayang-bayangan pihak kemananan yang berlalu-lalang disitu. Setidaknya saya melihat Brimob Polri, TNI, Satpol PP dikerahkan disekitaran onan (pekan mingguan) masyarakat. Bagaimanapun pemandangan itu sangat mengganggu psikologis masyarakat.

Bahkan dikabarkan, Kapolda Sumatera Utara berkantor di kota Balige dalam kurun waktu tertentu demi mengamankan event tersebut.

Pertanyaannya, seberapa penting sih event ini dibanding nasib mereka yang tersisihkan?.

Hampir setiap hari saya melihat pasukan Brimob dilengkapi dengan senjatanya baris-berbaris di Polsek Balige, yang pastinya momen demikian tidak ditemukan sebelum adanya rencana event.

Selain pedagang ternyata beberapa situs sejarah yang berada di sekitaran kota Balige diratakan oleh panitia, dalihnya bangunan tersebut dianggap kumuh dan merusak pemandangan wisatawan yang berlalu-lalang nantinya.

Selain situs sejarah, beberapa rumah pun digusur paksa oleh pembangunan ini. Bahkan saya temukan ada beberapa yang menolak dan tak mampu bertahan.

Beberapa informasi yang terhimpun rumah-rumah itu sudah berumur puluhan tahun.

Mereka yang menggantungkan hidupnya dari seorang supir angkot pun dilarang untuk berlalu-lalang dihari kegiatan.

Ketika saya beberapa minggu lalu menggunakan jasa angkutan umum dari kota Balige menuju Siborong-borong. Tanpa saya tanyakan seorang supir cerita soal pelarangan angkot beraktivitas di hari kegiatan F1H2O.

Ia merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah yang demikian, padahal seharusnya momen ini menjadi peluang bagi mereka untuk menikmati kunjungan wisatawan.

Selain itu, lokasi kegiatan event berada di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu Balige merupakan sandaran bagi kapal motor milik masyarakat yang menghantarkan masyarakat dari kampung-kampung disekitaran danau Toba ke Balige dan sebaliknya. Padahal sejak proses pembangunan ini dimulai, setidaknya beberapa minggu terakhir kapal ini sudah dilarang untuk masuk ke pelabuhan dengan berbagai alasan, sehingga pemindahan pelabuhan yang cukup jauh menyebabkan sulitnya akses pun kenaikan ongkos penumpang.

Terlepas dari dampak langsung kepada masyarakat, nyatanya masih banyak yang terlupa dari kencangnya promosi event ini. Kita hampir lupa bahwa danau Toba saat ini tak semewah apa yang di bangga-banggakan. Saat ini sulit menemukan tepian danau tanpa sampah, salain itu bangkai hewan sering sekali dibuang disana. Kondisi danau yang kotor dapat dilihat dari perkembangan eceng gondok yang tidak lagi terkendali di danau Toba.

Pemikiran pemerintah yang menganggap pembangunan fisik ialah bentuk kemajuan (developmentalistik) justru semakin jauh dari harapan menjaga danau itu sendiri. Pemerintah tak melihat bahwa setelah bom Hiroshima dan Nagasaki melanda Jepang, mereka tidak memulai dari fisik melainkan pemulihan mental rakyatnya. 

Padahal nyatanya masyarakat sekitaran Danau Toba tidaklah anti kepada wisatawan, akan tetapi apakah wisatawan sudah menyentuh ekonomi kerakyatan?

Nampaknya tidak, karena mereka yah harus tetap bertani, mencari ikan, berdagang dan sebagainya untuk menlanjutkan hidupnya.
Seperti sebuah desa di pulau Bali misalnya, tenganan menjadi sebuah contoh desa yang menganggap kehadiran wisatawan hanyalah bonus.

Mereka tetap dengan kesibukannya masing-masing, petani akan tetap bertani, peternak pun akan tetap beternak dan sebagainya. Ketika bencana melanda, seperti corona baru-baru ini yang melumpuhkan banyak sektor termasuk pariwisata tidak berpengaruh terhadap penghasilan mereka. Desa itu tetap berdaulat sekalipun di tengah wabah.
Seogiahnya kita tidak pernah menolak segala bentuk pembangunan, apalagi punya keinginan untuk menghadirkan berbagai negara di Danau Toba. Akan tetapi, kita haruslah melihat sejauh mana kita siap. Bukan hanya siap secara fisik bangunan, tetapi kita lupa dengan mereka empunya rumah gelisah dan tersingkir di atas tanahnya sendiri. Atau bahkan danau Toba yang bisa saja menangis dengan keadaannya saat ini.

Oleh : Samuel Romaindo Purba 

Redaktur Pelaksana : Rintos Sastro Sinambela (081262055170)