PLATMERAH || HUMBAHAS ||   Terkait Beredarnya brosur Deklarasi Koalisi Bersama Rakyat (KOBAR) yang dilaksanakan di Humbang Hasundutan pada Sabtu 19 Maret 2022 disinyalir  untuk menggalang dukungan dari masyarakat agar menguatkan wacana Presiden 3 Periode atau Penundaan Pemilu yang dimana adanya perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi.

Diketahui acara deklarasi KOBAR yang dilaksanakan tersebut diagendakan oleh Kordinator Kobar Daerah Sumut, Swangro Lumban Batu. 

Menanggapi agenda tersebut, Seperti yang disampaikan kepada Media Platmerah.net, Aliansi Masyarakat Kampus (AMK) Humbang Hasundutan menolak adanya Deklarasi tersebut, Jumat (18/ 03/2022).

AMK menduga, adanya deklarasi KOBAR di Humbahas disinyalir untuk tujuan Presiden 3 Periode.

Mereka berharap  dan  meminta supaya OKP dan Ormas yang di Humbang Hasundutan menolak adanya Deklarasi tersebut karena dianggap tidak mematuhi konstitusi di Negara ini, dan berupaya menggalang dukungan untuk mengamandemen UUD 1945 agar mengubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode.

Ketua AMK Humbang Hasundutan, Richard Siburian menyampaikan bahwa Deklarasi yang disinyalir untuk presiden 3 Periode sangat tidak mematuhi Konstitusi dan berupaya menggalang dukungan supaya UUD 1945 di amandemen.

“Kita tidak tau apa kepentingan dalam upaya menggalang dukungan tersebut. Koalisi yang mengatasnamakan rakyat, tapi rakyat yang mana yang diatasnamakan. Rakyat menjadi topeng untuk menggolkan berbagai kepentingan. “Pungkasnya. 

Senada dengan hal itu, Pembina AMK, Tumpalh Sirait, menyampaikan bahwa Deklarasi KOBAR yang di inisiasi oleh Swangro Lumban Batu di Humbang Hasundutan atas dasar Kepentingan dan tujuan apa, sebab Swangro bukan lah Warga/putra daerah dari Humbang Hasundutan.

“Untuk apa yang bukan dari Humbang Hasundutan datang untuk mengajak supaya tidak taat konstitusi. Seharusnya swangro lumban batu sebagai generasi muda memberikan contoh kepada masyarakat HumbangHasundutan untuk mematuhi konstitusi. “Ungkap Tumpal Sirait.

Sekretaris AMK, Ganda Sihite juga menambahkan, adanya Deklarasi KOBAR di HumbangHasundutan adalah upaya menggalang kekuatan untuk melanggengkan kekuasaan dengan mengatasnamakan rakyat. Sebab banyak yang menolak, sehingga Rakyatlah satu satunya dijadikan jalan untuk mewujudkan jabatan presiden 3 Periode. Kita meminta supaya sebagai warga negara untuk patuh terhadap konstitusi. Jangan karena adanya kepentingan semua Diolah.

“Karena jelas ini bukan kepentingan rakyat, kepentingan rakyat itu kesejahteraan dan bebas utk menentukan pemimpin nya tanpa ada ajakan. Karena kedaulatan itu berada ditangan rakyat, bukan ditangan yang berkepentingan. Jangan kedepan menimbulkan disentegrasi secara horizontal dalam masyarakat khususnya di HumbangHasundutan ditambah orang luar yang dari HumbangHasundutan yang mengajak supaya tidak patuh terhadap konstitusi, “Jelas Ganda Sihite.

“Kita mempertanyakan apa kepentingan dan tujuan Swangro Lumban Batu di Humbang Hasundutan untuk membuat Deklarasi KOBAR. Dan mempertanyakan apa hubungannya dengan Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, S.E. Sebab mengingat pada pilkada 2020 Agenda yang dibuat oleh KAMMI (Organisasi Besutan Swangro Lumban Batu) berkaitan untuk mengupas kinerja Dosmar Banjarnahor sebagai Bupati selama 1 periode” Tambah Richard Siburian

Ucok Sinambela, juga menambahkan “Kita mau 2024 pemimpin yang beda!!
Semua tau jokowi baik memimpin indonesia. tapi karena kawananya terkesan cari aman makanya mereka militan mengatasnamakan rakyat untuk mencoba mau merubah konstitusi!!
Apabila ini terjadi kita duga akan berpotensi muncul kembalinya zaman orba dan demokrasi indonesia semakin tidak bebas.”

Secara tegas AMK Humbang Hasundutan menyampaikan Menolak Keras Deklarasi KOBAR di Humbang Hasundutan. Ketika suasana Humbang Hasundutan sudah tenang dan kondusif ada upaya kobar untuk membuat Kericuhan.

Meminta supaya sama sama mematuhi Konstitusi. dan tidak terjebak dengan kepentingan untuk mengamandemen UUD 1945.(redpel)