Militerisasi Orde Baru Kembali di Era Presiden Prabowo ?

Sab, 15 Mar 2025 07:21:08am Dilihat 67 kali author Wismo
IMG_20250311_222600-696x488
[Sassy_Social_Share]

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai

Mustahil Militerisasi Orde Baru Kembali di Era Presiden Prabowo

Platmerah.net, Jakarta-
Penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil di kemen terian atau lembaga menjadi rpo dan kontra , lantaran mereka mengisi posisi strategis tanpa mundur dari satuan TNI.

Hal ini dianggap seolah tengah terjadi militerisasi seperti era Orde Baru.

Menanggapi isu tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan mustahil nuansa militerisasi Orde Baru dan sistem otoriter akan kembali.

“Kalau militerisasi kembali seperti nuansa Orde Baru, saya katakan sangat tidak mungkin,” kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kemenham, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Pigai mengatakan, Presiden Prabowo terpilih menjadi kepala negara setelah melewati rangkaian proses demokrasi.

Selain itu, saat Presiden Prabowo menjabat, ada lebih dari 30 wakil menteri yang ditunjuk memiliki latar belakang aktivis.

Pigai juga menjelaskan, hadirnya Kementerian HAM yang terpisah dari kementerian lainnya, adalah cermin nyata pemerintah menjunjung tinggi demokrasi.

“Indonesia adalah satu dari empat negara dunia yang punya Kementerian HAM. Dalam suasana begini, apakah militerisme? Sangat tidak mungkin penetrasi militer,” jelas dia.

Lebih lanjut Pigai menyinggung sistem binomial Orde Baru, di mana setiap unsur beroperasi sebagai satu kesatuan.Sistem itu dioperasikan satu sistem politik. Sementara dewasa ini, tidak ada fraksi ABRI atau TNI di DPR/MPR.

Fraksi ini yang menurut Pigai harus ada untuk bisa dikatakan terjadinya pergeseran sistem demokrasi ke sistem otoritarianisme.

“Ketika tidak ada fraksi ABRI di MPR, sudah pasti tidak mungkin terjadi pergeseran kontrol,” ungkap Pigai.(**).

News Feed

Tujuan Perdagangan Internasional adalah Memperoleh Keuntungan, Ini Faktor Penyebabnya

Sel, 8 Feb 2022 07:47:58am

Jakarta Perdagangan internasional adalah kegiatan jual-beli barang dan jasa antar negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan dalam...

Festival Budaya Ini Dekatkan Wayang pada Milenial

Sel, 8 Feb 2022 07:44:43am

Jakarta, Beritasatu.com - Bila selama ini masyarakat mengenal Gatot Kaca dari pagelaran wayang kulit atau sendratari wayang orang, kini ada cara...

Pemindahan Ibu Kota Negara di Mata Tokoh Politik Prabowo, Ganjar, Anies, Ridwan Kamil

Sel, 8 Feb 2022 07:41:26am

Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur ikut menjadi perhatian sejumlah tokoh yang ramai dibicarakan akan bersaing...

Hasil Survei, Ini 3 Partai Politik yang akan Mendominasi Pemilu 2024

Sel, 8 Feb 2022 07:38:55am

PLATMERAH || Center for Political Communication Studies (CPCS) telah melakukan survei selama periode 21 sampai 31 Januari 2022. Hasilnya,...

Pemerintah Respons Petisi Penolakan Proyek Ibu Kota Negara

Sel, 8 Feb 2022 07:36:10am

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan masih terus mendapat pertentangan. Terbaru adanya petisi penolakan pembangunan yang...

Baca Juga

Berita Terbaru

International

Fokus

Visitor

  • Visitor Today : 483
  • Visit Today : 607
  • Visitors Total : 164774
  • Visit Total : 291142