
PLATMERAH || TASYIKMALAYA || Kericuhan yang terjadi pada acara pelantikan Pengurus baru Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kaukasus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Tasikmalaya yang terjadi hari Kamis, (17/3/2022) disikapi Ketua DPC KPPI Kota Tasikmalaya, Hj. Namina Nina Rusmiati S.H, sebagai hal yang wajar dalam berorganisasi.
Klarifikasi disampaikan Namina, kepada awak media platmerah.net dengan menyampaikan pernyataanya bahwa itu terjadi karena ada pihak-pihak yang merasa tidak diakomodir dalam susunan kepengurusan baru.
“Jadi saya kaget ada yang membentangkan spanduk didepan pintu, yang terbaca itu bahwa ketua DPD Jawa Barat melegalkan yang ilegal”. ujar Namina.
Lanjut Namina, saat dirinya lagi sambutan, tidak merespon karena itu urusan Kabupaten, saya masih diam karena yang bawa itu beinisial (IW) orang dari Kabupaten.
Tetapi ketika (AY) itu turun dari kota, saya bereaksi.
“Reaksinya bukan apa-apa, karena ada neng ALM yang dimaki maki sedang mengambil gambar video dikameranya” Bebernya.
Menutup pembicaraanya pada klarifikasi tersebut, Namina menegaskan tidak ada dualisme kepengurusan, karena kepengurusan yang baru sudah sah secara hukum.
“Jadi KPPI harus memperjuaangkan hak-hak perempuan, keterwakilan perempuan 30 persen di legislatif” Tandasnya (Deniz Asdhans)
PLATMERAH || Center for Political Communication Studies (CPCS) telah melakukan survei selama periode 21 sampai 31 Januari 2022. Hasilnya,...
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan masih terus mendapat pertentangan. Terbaru adanya petisi penolakan pembangunan yang...
Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 11 Tahun 2022, yang mengatur syarat perjalanan internasional, mendapat koreksi khususnya di bagian...
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memberi putusan seadil-adilnya dalam gugatan terhadap batas pensiun anggota...
Yogyakarta: Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membongkar keberadaan ladang ganja sebanyak 20 ribu pohon di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser,...