Mahkamah Konstitusi Menolak Terkait Batas Usia Capres-Cawapres

Sen, 16 Okt 2023 01:09:19pm Dilihat 544 kali author lili purwakarta
2023-10-16-13-09-05-
[Sassy_Social_Share]

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi. Dua hakim MK yaitu Guntur Hamzah dan Suhartoyo mengajukan dissenting opinion.

Dalam pertimbangannya, Hakim MK Arief Hidayat merunut pembentukan UUD 1945 soal syarat usia capres/cawapres. Dalam runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat UU. MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Sjahrir yang berusia di bawah 40 tahun.

“Sebab bukan kebiasaan atau konvensi,” kata Arief Hidayat. MK juga menolak alasan PSI soal menteri yang tidak ada minimal usia bila menjadi Triumvirat.

“Tidak ada korelasi dengan ketiadaan pengaturan menteri, karena hal ikhwal menteri menjadi hak prerogatif presiden,”ucap Arief Hidayat. Dikutip dari detik.com

Sidang Putusan Terkait Usia Capres-Cawapres Masih Berlangsung

Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan juga sejumlah kepala daerah.

Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023.

Para pemohon meminta agar hakim konstitusi menyatakan Pasal 169 c UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena diskriminatif. PSI misalnya, meminta agar syarat usia capres/cawapres diturunkan jadi 35 tahun.

Sementara, Partai Garuda meminta frasa dalam pasar tersebut diganti “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan”

MK masih membacakan putusan untuk permohonan lain dalam perkara ini. Pembacaan pun masih berlangsung.

News Feed

Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali Ajak KNPI Satukan Langkah Bangun Kabupaten Muara Enim

Sen, 27 Mei 2024 03:47:46pm

Platmerah.Net I MUARA ENIM (SUMSEL) - Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim H Ahmad Rizali mengajak Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Muara...

UPT Rusunawa, Cilangkap, Depok Gelar Pemilihan Ketua UMKM

Sen, 27 Mei 2024 01:07:18pm

UPT Rusunawa, Cilangkap, Depok Gelar Pemilihan Ketua UMKM   Platmerah.Net,Depok-–Guna menggali potensi warga rusunawa Kelurahan Cilangkap...

Rotasi Besar-Besaran Di Kejaksaan Agung Republik Indonesia Untuk Pejabat Eselon II dan Eselon III

Sab, 25 Mei 2024 06:18:37pm

Rotasi Besar-Besaran Di Kejaksaan Agung Republik Indonesia Untuk Pejabat Eselon II dan Eselon III Platmerah.Net,Jakarta- Jaksa Agung ST Burhanuddin...

Warga Pondok Jaya, Cipayung Depok, Dukung Supian Suri Menjadi Walikota

Jum, 24 Mei 2024 06:26:19pm

Warga Pondok Jaya, Cipayung Depok, Dukung Supian Suri Menjadi Walikota Platmerah.Net,Depok- Kembali dukungan datang dari masya rakat Kota Depok...

Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali Tinjau Warga Terdampak Banjir akibat Luapan Sungai Enim di Tanjung Enim

Kam, 23 Mei 2024 08:58:32pm

Platmerah.Net I TANJUNG ENIM (SUMSEL) - Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap ribuan warga masyarakat dibeberapa desa dalam Kecamatan Lawang Kidul...

Baca Juga

Berita Terbaru

International

Fokus

Visitor

  • Visitor Today : 16
  • Visit Today : 33
  • Visitors Total : 77754
  • Visit Total : 144372